MANADO,FokuslineNew — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mematangkan komitmennya dalam memberikan proteksi bagi kelompok rentan. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menyempurnakan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).
Pertemuan krusial yang melibatkan Sekretariat DPRD serta sejumlah Perangkat Daerah terkait ini berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda, Kantor DPRD Sulut, pada Senin (8/6/2026).
Menepis Diskriminasi, Memperkuat Payung Hukum
Ranperda PPA ini merupakan regulasi murni usul prakarsa dari komisi yang membidangi di DPRD Sulut. Kehadiran payung hukum baru ini dinilai mendesak untuk memperkokoh perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Bumi Nyiur Melambai, sekaligus menjadi senjata utama dalam mencegah segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan.
"Regulasi ini adalah langkah konkret DPRD Sulut untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak secara lebih komprehensif dan berkekuatan hukum tetap," ujar salah satu perwakilan komisi pengusul.
Dipimpin Srikandi Bapemperda
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Sulut, Vionita Kuera. Untuk memastikan pembahasan berjalan tajam dan mengakomodasi seluruh masukan strategis, Vionita didampingi oleh barisan legislator lintas fraksi, di antaranya:
*Roy Roring
*Feramitha Mokodompit
*Nona Mantiri
Dengan rampungnya tahapan penyempurnaan naskah akademik ini, Ranperda PPA diharapkan bisa segera melenggang ke tahapan pembahasan selanjutnya hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang aplikatif dan berpihak pada masyarakat.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar