Sangihe,Fokuslinenews – Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang digelar di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Selasa (15/9/26), hal ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali fungsi nyata lembaga tersebut. Pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat bahwa TPAKD harus menjadi motor penggerak ekonomi riil, bukan sekadar wadah koordinasi di atas kertas.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat membuka rapat pleno tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan TPAKD tidak boleh dinilai dari rutinitas seremonial ataupun jumlah rapat yang diselenggarakan. Sebaliknya, indikator utama kesuksesan adalah seberapa banyak masyarakat kecil di Sangihe yang terbantu secara finansial.
"TPAKD harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk membuka pintu akses keuangan bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan kita bukan berapa kali kita rapat atau berapa banyak program yang disusun, tetapi berapa banyak masyarakat Sangihe yang akhirnya bisa mengakses pembiayaan, mengembangkan usaha, dan naik kelas secara ekonomi," kata Thungari
Sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan, Sangihe memiliki tantangan geografis yang khas. Menjawab tantangan tersebut, Bupati Thungari memberikan empat arahan strategis kepada pengurus TPAKD dan lembaga jasa keuangan.
Pertama, program kerja harus memiliki target yang terukur dan tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepahaman (MoU) atau sosialisasi saja, melainkan wajib menyajikan data riil mengenai jumlah UMKM, nelayan, dan petani yang berhasil masuk ke sistem keuangan formal. Kedua, perlu adanya penguatan sektor produktif di mana perbankan diminta memperluas portofolio pembiayaan ke sektor potensial Sangihe, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Ketiga, akselerasi digitalisasi keuangan harus dipercepat demi menyiasati kondisi geografis pulau-pulau kecil agar masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kota hanya untuk mengakses layanan perbankan. Terakhir, TPAKD diminta merancang program berkarakter kepulauan yang spesifik dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat lokal, bukan sekadar meniru program dari daerah daratan.
Bupati juga menyoroti keluhan klasik masyarakat terkait rumitnya administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Beliau meminta pimpinan perbankan untuk bersikap lebih fleksibel dan solutif, khususnya dalam memfasilitasi calon pengusaha yang baru akan memulai bisnisnya.
"Mari kita satukan data dan program dalam satu peta jalan (roadmap) serta database yang terintegrasi. Rapat pleno hari ini harus menghasilkan keputusan aksi, bukan hanya notulen," tambah Bupati.
Sinergi ini disambut baik oleh pihak regulator. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo), Robert H.P. Sianipar, yang hadir dalam rangka Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), menyatakan bahwa TPAKD merupakan wadah strategis untuk menjembatani sektor riil dengan lembaga keuangan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah saat ini.
Robert mendorong optimalisasi program pembiayaan budidaya ikan tangkap yang telah disusun. Namun, ia mengingatkan bahwa pembiayaan ini murni berbasis kelayakan bisnis (feasible), bukan program bagi-bagi bantuan cuma-cuma. Oleh karena itu, sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pendampingan kepada kelompok nelayan sangat krusial agar mereka memenuhi syarat perbankan (bankable).
"Kita perlu tahu progresnya sudah sejauh mana. Lembaga jasa keuangan sudah membiayai berapa nelayan? Jika belum maksimal, kita diskusikan apa kendala dan hambatannya agar bisa dicarikan solusi bersama," kata Robert.
Selain sektor perikanan, Robert juga menyoroti maraknya praktik rentenir atau koperasi harian yang masih menjerat masyarakat karena menawarkan syarat yang mudah dan cepat. Ia menantang lembaga jasa keuangan formal untuk mengevaluasi diri dan mempermudah akses layanan agar ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dapat diputus.
Rapat pleno ini turut dihadiri oleh Direktur Operasional Bank SulutGo Luisa Parengkuan, Penjabat (Pj.) Sekda Kepulauan Sangihe, jajaran Kepala Perangkat Daerah, pimpinan perbankan, serta seluruh anggota tim TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe.(dys)
0 comentários:
Posting Komentar