MANADO,FokuslineNew— Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) secara resmi memaparkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut di Manado, Selasa (23/6/2026).
Di bawah komando Yulius Selvanus, Bumi Nyiur Melambai sukses menorehkan performa fiskal yang sehat dan terkendali. Kinerja impresif ini diraih di tengah dinamisnya kebijakan efisiensi belanja di tingkat nasional.
Rapor Hijau Keuangan Daerah: Aset Melonjak, Utang Dipangkas
Dalam paparannya, Gubernur Yulius mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Sulut tahun 2025 menembus angka Rp3,65 triliun (96,38% dari target). Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun (91,36%).
Efisiensi anggaran ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar yang mencerminkan tata kelola keuangan yang hati-hati sekaligus efektif.
Tak hanya itu, kesehatan finansial Pemprov Sulut ditunjukkan melalui dua indikator makro keuangan berikut:
Lonjakan Aset: Total aset daerah meroket menjadi Rp11,49 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,78 triliun.
Pemangkasan Kewajiban: Pemprov Sulut sukses memotong drastis angka utang/kewajiban daerah, dari Rp1,26 triliun menjadi tinggal Rp849 miliar.
Indikator Makro 2025: Sulut Lampaui Rata-rata Nasional
Kerja keras Pemprov Sulut juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terlihat dari deretan indikator ekonomi dan sosial yang berhasil melampaui angka rata-rata nasional:
Indikator PembangunanCapaian Sulut (2025)Rata-rata Nasional
Pertumbuhan Ekonomi5,66%5,11%
Angka Kemiskinan6,62%8,25%
Inflasi (Stabilitas Harga)1,23%2,92%
Selain mengamankan tiga sektor di atas, tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan ke angka 5,78%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut juga melonjak di atas rata-rata nasional yang dibarengi dengan penurunan berkelanjutan pada prevalensi stunting.
Kesejahteraan di sektor riil ikut bergerak positif. Nilai Tukar Petani (NTP) melejit ke angka 125,21 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menyentuh 112,17.
Banjir Penghargaan dan Opini WTP ke-12
Dedikasi kepemimpinan Gubernur Yulius membawa Sulut mendulang berbagai prestasi bergengsi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Beberapa di antaranya meliputi:
Terbaik I Kategori Provinsi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat Regional Sulawesi.
Terbaik II Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Rekor Sejarah: Menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan Perda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Opini WTP: Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Di sektor pariwisata dan edukasi, Pemprov juga berhasil melakukan revitalisasi total Museum Negeri Sulawesi Utara menjadi pusat wisata edukasi yang modern.
Karpet Merah Investasi dan UMKM
Selain membeberkan laporan keuangan, Gubernur Yulius mendorong DPRD Sulut untuk mempercepat pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Regulasi strategis ini dirancang untuk memangkas birokrasi, memberikan kepastian hukum, dan menarik arus investasi secara terstruktur guna mendongkrak ekonomi kerakyatan serta pelaku UMKM.
Langkah ini juga diproyeksikan mampu mengoptimalkan insentif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sekaligus mendongkrak nilai kepatuhan pelayanan publik Sulut di mata lembaga pengawas seperti Ombudsman RI dan KPK-MSCP.
"Kami berharap sinergitas yang harmonis bersama DPRD Provinsi Sulut dapat terus terjaga demi melahirkan regulasi terbaik yang berdampak nyata bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan berkelanjutan," pungkas Gubernur Yulius. (LN)
0 comentários:
Posting Komentar