MANADO,FokuslineNew— Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2026 di Sulawesi Utara (Sulut) memicu evaluasi mendalam. Dua persoalan krusial menjadi sorotan utama dalam rapat kerja antara Komisi IV DPRD Sulut dan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut pada Senin (22/6): rendahnya serapan jalur afirmasi bagi warga miskin dan krisis kelebihan kapasitas (overcapacity) di sekolah negeri favorit.
Rapat evaluasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Vonny Paat, didampingi Wakil Ketua Lois Carl Schramm, Wakil Ketua DPRD Royke Anter, serta jajaran anggota Komisi IV lainnya. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Dikda Sulut, Dr. Femmy J. Suluh.
1. Ironi Jalur Afirmasi: Kuota 35% Hanya Terisi Sepertiga
Pemerintah Provinsi Sulut sebenarnya mengalokasikan kuota yang sangat besar bagi siswa dari keluarga kurang mampu (pemegang PKH dan terdaftar di DTKS), yaitu sebesar 35 persen. Namun, data tiga tahun terakhir menunjukkan realisasi yang mengecewakan.
"Keterisian jalur afirmasi hanya mencapai sekitar 30 persen dari total kuota yang disediakan. Sisa kuota yang tidak terpakai terpaksa kami alihkan ke jalur domisili agar tetap terserap," ungkap Kepala Dikda Sulut, Femmy Suluh.
Dinas Pendidikan mengidentifikasi dua penyebab utama sepinya jalur ini:
Minimnya sosialisasi hingga ke tingkat bawah.
Faktor psikologis & ekonomi: Banyak orang tua dari keluarga prasejahtera yang telanjur takut mendaftarkan anaknya ke sekolah unggulan karena mengkhawatirkan biaya penunjang pendidikan (seragam, transportasi, buku), meskipun biaya masuknya gratis.
Merespons hal ini, Dikda meminta kepala sekolah dan pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif melakukan jemput bola dan edukasi kepada masyarakat.
2. Gebrakan Baru PPDB 2026: Jalur Prestasi Pakai Tes Akademik 50%
Untuk meningkatkan kualitas seleksi, PPDB 2026 memberlakukan regulasi baru yang cukup signifikan pada jalur prestasi. Mulai tahun ini, kelulusan tidak hanya dinilai dari dokumen di atas kertas.
Tes Kemampuan Akademik (TKA): Menjadi komponen utama dengan bobot nilai mencapai 50 persen.
Komponen Pendukung: Nilai rapor (semester 1–6), sertifikat prestasi akademik/non-akademik, serta rekam jejak organisasi (seperti Ketua OSIS atau pengurus Pramuka).
Sanksi Tegas: Panitia PPDB akan memverifikasi langsung seluruh sertifikat ke instansi penerbit (termasuk Puspresnas dan Kemenpora). Siswa yang kedapatan memakai sertifikat bodong alias palsu akan langsung dibatalkan kelulusannya.
3. Manado Selatan "Gemuk", Manado Utara Dianaktirikan?
Selain masalah sistem seleksi, problem klasik daya tampung kembali mencuat. Salah satu contoh ekstrem terjadi di SMA Negeri 9 Manado yang kini harus menampung 46 rombongan belajar (rombel), padahal standar nasional membatasi maksimal 36 rombel.
Kondisi ini memicu kritik keras dari legislator terkait ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah selatan dan utara Kota Manado. Kecamatan Singkil di wilayah utara, misalnya, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi namun minim SMA Negeri unggulan.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mendesak pemerintah agar tidak lagi memusatkan pembangunan sekolah di wilayah selatan saja.
"Pemerintah harus melihat potensi lahan kosong di kawasan utara, seperti area di belakang Politeknik. Kita butuh pusat pertumbuhan pendidikan baru di Manado Utara agar masyarakat tidak lagi menumpuk dan bergantung pada sekolah favorit yang itu-itu saja setiap tahun," tegas Royke Anter.
4. Solusi Jangka Panjang: Rencana Pembangunan Sekolah Baru
Menjawab kritikan tersebut, Pemprov Sulut membeberkan sejumlah rencana ekspansi fisik yang sedang berjalan:
Eks Taman Budaya: Diusulkan ke pemerintah pusat untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) guna memecah kepadatan siswa di pusat kota, ditargetkan mulai realisasi tahun depan.
Kawasan Malalayang: Pengadaan lahan untuk sekolah baru sedang diproses, kini tinggal menunggu penyelesaian aspek administrasi dan hukum.
Program Strategis Nasional: Sulut sukses masuk dalam radar beberapa proyek sekolah unggulan nasional, seperti Sekolah Rakyat (Kementerian Sosial), SMA Taruna, SMA Unggul Garuda, hingga Sekolah Nasional Terintegrasi berfasilitas modern.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar