MANADO,FokuslineNew – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga transparansi anggaran. Pemprov Sulut sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan membanggakan ini menandai keberhasilan Pemprov Sulut dalam menyabet opini WTP untuk yang ke-12 kalinya secara beruntun.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilangsungkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut yang digelar di Gedung Cengkih, Kantor DPRD Sulut, pada Selasa (2/6/2026).
Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Achmad Anang Hernady, menyampaikan bahwa pemberian opini ini didasarkan pada audit ketat terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar pemeriksaan dan kode etik.
"Berdasarkan hasil audit terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK RI menyatakan Pemerintah Provinsi Sulut layak memperoleh opini WTP. Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya bagi Pemprov Sulut," ujar Hernady.
Kendati memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut, BPK RI tetap memberikan catatan penting. Pihak Pemprov Sulut diminta untuk segera menuntaskan seluruh rekomendasi yang terlampir dalam LHP dalam kurun waktu maksimal 60 hari setelah penyerahan.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen secara langsung menyampaikan ucapan selamat dan apresiasinya kepada jajaran Pemprov Sulut atas konsistensi mereka dalam mempertahankan prestasi tata kelola keuangan daerah tersebut.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar