MANADO – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Rabu (17/06/2026) berakhir ricuh. Massa yang kecewa karena tidak bisa menemui wakil rakyat nekat menerobos masuk dan merobohkan pagar pembatas.
Aksi yang mengusung tema besar “Sulut Menyambut Revolusi!!” ini diikuti oleh kader dari GMNI, GMKI, HMI, PMII, PMKRI, serta IPNU. Ketegangan memuncak saat massa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang menjaga ketat area gedung.
Akibat insiden tersebut, demonstran sempat dipukul mundur oleh petugas. Beberapa peserta aksi bahkan dilaporkan sempat ditarik dan diduga mengalami tindakan represif atau pemukulan di lokasi kejadian.
Bawa Keranda Foto Prabowo-Gibran, Suarakan Isu Nasional dan Lokal
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa simbol kekecewaan berupa keranda mayat yang ditempeli foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta spanduk bertuliskan "Stop Pemborosan".
Para orator secara bergantian menyampaikan dua klaster isu utama:
1. Isu Nasional (Kritik Terhadap Pemerintah Pusat):
Seruan penurunan rezim Prabowo-Gibran.
Desakan restrukturisasi kabinet yang dinilai terlalu gemuk.
Pemangkasan anggaran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Penolakan terhadap program Koperasi Merah Putih dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
Penolakan revisi UU Polri dan militerisme di ranah sipil.
Tuntutan jaminan ketersediaan BBM bersubsidi serta penghentian pelanggaran HAM.
2. Isu Lokal (Persoalan Sulawesi Utara):
Penolakan perampasan ruang hidup dan desakan publikasi draf RTRW.
Sorotan terhadap lonjakan harga bahan pokok.
Desakan desentralisasi pendapatan daerah dan evaluasi program Trans Manado.
Penuntasan kasus pelecehan seksual di Sulut.
Penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh pihak kampus.
"Presiden dan Wakil Presiden saat ini sudah tidak kami percaya. Kami kecewa dengan pemerintah. BBM naik, persoalan agraria menggila, dan UU Polri yang baru disahkan sangat bermasalah," teriak salah satu orator di tengah aksi.
Respons DPRD Sulut: Menolak Masuk Gedung karena Alasan SOP
Merespons kericuhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, didampingi anggota DPRD Hillary Julia Tuwo dan Jeane Laluyan, menyatakan penyesalannya atas jalannya aksi yang tidak tertib.
Royke mengklarifikasi bahwa pihak DPRD sebenarnya membuka ruang dialog, namun terbentur oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan terkait lokasi penerimaan massa.
"Keinginan mereka adalah masuk ke dalam Gedung DPRD. Namun berdasarkan pengalaman beberapa tahun lalu, aksi yang diterima di dalam ruangan berakhir tidak tertib. Karena itu, berdasarkan SOP dan koordinasi dengan keamanan, kami memutuskan untuk menerima aspirasi mereka di halaman saja," jelas Royke kepada awak media.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Gedung DPRD Sulawesi Utara telah berangsur kondusif setelah massa berhasil ditenangkan.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar