Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang dipimpin oleh Ketua DPRD dr. Fransiscus A. Silangen, Selasa (2/6/2026).
Meski menyambut gembira pencapaian ini, Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri atau lengah.
"Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama, namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir," tegas Yulius di hadapan forum.
Menyitir arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Yulius menekankan pentingnya menjaga integritas dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat. Ia pun menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya terkait temuan yang bersifat berulang.
Neraca Keuangan 2025: Aset Meroket, Utang Dipangkas Tajam
Di balik opini WTP tersebut, potret fiskal Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat sehat. Berdasarkan data LKPD 2025, Pemprov Sulut berhasil mengombinasikan pertumbuhan aset sekaligus pengurangan kewajiban secara signifikan.
Berikut adalah rincian indikator keuangan Pemprov Sulut TA 2025:
Indikator Keuangan Realisasi / Nilai Catatan Performa
Pendapatan Daerah Rp3,65 Triliun Mencapai 96,38% dari target
Belanja Daerah Rp3,32 Triliun Terrealisasi 91,36%
SiLPA Rp177,13 Miliar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Total Aset Daerah Rp11,50 Triliun Naik Rp710,66 Miliar dari tahun 2024 (Rp10,78 T)
Total Kewajiban (Utang) Rp849,77 Miliar Turun drastis dari tahun 2024 (Rp1,26 T)
Pertumbuhan aset Sulut didominasi oleh kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp8,48 triliun dan investasi jangka panjang senilai Rp839,47 milar. Sementara itu, kemampuan daerah memangkas utang hingga Rp414 miliar dalam setahun menjadi bukti nyata manajemen fiskal yang bertanggung jawab.
Pelopor Jaminan Sosial dan Borong Penghargaan Regional
Bukan hanya unggul di sektor keuangan, Bumi Nyiur Melambaikan juga mencatatkan sejarah baru di panggung nasional. Sulut resmi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai wujud nyata perlindungan bagi tenaga kerja lokal.
Komitmen sosial ini berbuah manis pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi. Pemprov Sulut sukses memborong dua penghargaan bergengsi sekaligus:
Terbaik I Tingkat Provinsi Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.
Terbaik II Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, mulai dari Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, unsur FORKOPIMDA, hingga Sekretaris Daerah Tahlis Gallang, SIP, M.Si.
Dari pihak auditor, hadir Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Akhmad Anang Hernady SH, serta Kepala BPK Perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo. Akhmad Anang menegaskan bahwa fokus utama BPK bukan sekadar opini, melainkan mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan instansi vertikal seperti BPKP, Ditjen Perbendaharaan, OJK, jajaran Direksi Bank SulutGo, pimpinan BUMD/BUMN, gerakan koperasi, Ketua BEM Perguruan Tinggi, serta insan pers.
Gubernur Yulius optimistis, dengan menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen evaluasi, Sulut akan semakin transparan dan akuntabel. "Dengan semangat tersebut, kami optimis dapat mewujudkan visi pembangunan daerah menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan," tutupnya.(LN/Advetorial)
0 comentários:
Posting Komentar