MANADO,FokualineNews— Komitmen mengawal aspirasi rakyat ditunjukkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara saat menerima kedatangan Aliansi Mahasiswa Sulut yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Cengkeh, Selasa (05/05/2026).
Massa yang bertahan hingga malam hari tersebut membawa enam tuntutan strategis terkait evaluasi program MBG, sengketa lahan Koperasi Merah Putih, nasib guru honorer, kebebasan berpendapat, penolakan militerisasi kampus, hingga penuntasan kasus kekerasan seksual secara transparan.
Tiga legislator Sulut, Raski Mokodompit, Piere Makisanti, dan Hillary Tuwo, hadir langsung mendengarkan poin-poin yang dibacakan oleh perwakilan aliansi mahasiswa.
Raski Mokodompit menegaskan bahwa DPRD Sulut menyerap penuh aspirasi tersebut secara kelembagaan. Meski demikian, ia memberikan catatan bahwa tidak semua tuntutan bisa dieksekusi di tingkat provinsi karena sebagian besar merupakan domain pemerintah pusat.
"Dari tuntutan yang ada sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat," jelas Raski.
Guna merespons cepat poin yang menjadi ranah lokal, Raski memastikan langkah taktis internal akan segera diambil. "Beberapa poin yang menjadi kewenangan daerah akan disampaikan kepada pimpinan DPRD yang nantinya akan menugaskan AKD terkait untuk melakukan RDP," pungksanya.
0 comentários:
Posting Komentar