Sulut Krisis 1.100 Guru, Rekrutmen P3K Resmi Dihapus dan Dialihkan ke CPNS Mulai 2026

MANADO,FokuslineNew— Sektor pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut) tengah menghadapi tantangan serius. Provinsi berjuluk "Bumi Nyiur Melambai" ini tercatat mengalami defisit sedikitnya 1.100 tenaga pendidik untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Situasi ini diprediksi kian kritis menyusul adanya 226 guru yang memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2026.

Kondisi mendesak ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sulut dan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut yang digelar di ruang rapat Komisi IV pada Senin (11/05/2026). Rapat tersebut agenda utamanya adalah mengevaluasi capaian kinerja serta realisasi anggaran triwulan I tahun 2026.

Babak Baru Rekrutmen: P3K Dihapus, Kembali ke Jalur CPNS

Menjawab persoalan tersebut, Kepala Dikda Sulut, Femmy Suluh, membeberkan adanya perubahan kebijakan yang cukup signifikan dari pemerintah pusat. Mulai tahun 2026, skema kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tenaga pendidik resmi dialihkan kembali ke jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Jalur CPNS dipilih pusat untuk menjamin pengembangan karier yang lebih stabil dibandingkan P3K yang berbasis kontrak. Kami telah mengajukan usulan 1.100 formasi ke Kemenpan-RB dan berharap kuota ini bisa terealisasi bertahap hingga 2027," ujar Femmy.

DPRD Desak Kepastian Status Guru Honorer

Kebijakan anyar dari pusat ini mendapat respons positif dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm, mendesak agar momentum pengalihan ke jalur CPNS ini dimanfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan nasib para guru honorer, terutama mereka yang selama ini belum terdata dalam Dapodik.

"Kami mendesak agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer. Solusi terbaik adalah mengusulkan mereka menjadi PNS. Ini bukan sekadar memenuhi kuota, tapi bentuk apresiasi atas dedikasi mereka," tegas Louis.

Perketat Dapodik Lewat Pakta Integritas

Selain fokus pada pemenuhan kuota guru, Dikda Sulut juga mengambil langkah tegas dalam pembenahan internal. Guna menghindari terjadinya manipulasi data, seluruh operator Dapodik di Sulut kini diwajibkan menandatangani Pakta Integritas. Langkah ini diambil demi memastikan keakuratan data kependidikan yang menjadi acuan kebijakan pusat.

Rapat evaluasi yang berlangsung dinamis ini juga turut dikawal dan dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sulut lainnya, di antaranya Juleyta Paulina Runtuwene, Cindy Wurangian, Vionita Kuera, dan Muslimah Mongilong.