Bitung, FokuslineNews.com -- Walikota Bitung Hengky Honandar SE dan Wawali Randito Maringka, hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung Kedua Puluh Satu Masa Persidangan Ketiga Tahun Kedua Tahun Sidang 2025 -2026, antara eksekutif dan legislatif. Dalam rangka Penyampaian Keputusan DPRD Kota Bitung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bitung Tahun Anggaran 2025.
Dalam kegiatan rapat tersebut, dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bitung Ir IGN Rudy Theno ST MT MAP dan sejumlah SKPD Pemkot Bitung, bersama sejumlah anggota DPRD Kota Bitung.
Honandar menuturkan, capaian pembangunan selama tahun 2025 telah memberikan dampak positif bagi Kota Bitung dan menjadi modal penting untuk pembangunan ke depan ia menyampaikan, “Upaya untuk terus berbenah dan membangun Kota Bitung akan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten agar hari esok menjadi lebih baik dari hari kemarin,” terang Honandar.
Honandar juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari DPRD, Forkopimda, insan pers, LSM, hingga masyarakat umum untuk bersama-sama menjaga harmoni dan memperkuat sinergi demi mewujudkan Bitung yang semakin maju.
Katanya, tantangan pembangunan akan selalu ada, namun dengan kerja sama dan komitmen bersama, setiap persoalan dapat diselesaikan secara baik.
Di kesempatan itu juga, Honandar menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bitung atas rekomendasi strategis yang diberikan terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Honandar menilai rekomendasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Karena itu, setiap masukan, kritik konstruktif dan rekomendasi DPRD akan kami tindak lanjuti secara serius dan bertanggung jawab,” cetusnya.
Honandar memberikan penghargaan kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD yang telah bekerja keras mencermati dan mengkritisi laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Bitung, lanjut Hengky, berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hengky Honandar mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menempatkan kepentingan daerah dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Mari kita perbaharui komitmen untuk membangun Kota Bitung dengan semangat kebersamaan demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Honandar.
Paripurna tersebut sejatinya menjadi salah satu agenda penting dalam hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif, karena membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah oleh Wali Kota Bitung selama tahun anggaran berjalan.
Namun suasana rapat berubah ketika pimpinan DPRD menemukan masih banyak kursi pejabat SKPD yang kosong.
Ketua DPRD Vivi Jeanet Ganap menilai kehadiran seluruh kepala perangkat daerah sangat penting dalam agenda paripurna tersebut, mengingat pembahasan LKPJ berkaitan langsung dengan program, realisasi anggaran, capaian kinerja, hingga berbagai evaluasi pelayanan publik di Kota Bitung.
“Paripurna ini merupakan agenda resmi dan penting karena menyangkut pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kehadiran seluruh SKPD sangat diperlukan,” ujar Vivi Jeanet Ganap saat memimpin jalannya sidang paripurna.
Kehadiran lengkap unsur pimpinan daerah itu kontras dengan absennya beberapa kepala dinas yang seharusnya mengikuti agenda sidang.
Kondisi tersebut kemudian memicu perhatian pimpinan DPRD sebelum akhirnya rapat diputuskan untuk diskors sementara.
Skors dilakukan sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya disiplin dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah dalam mengikuti agenda pemerintahan, terutama forum resmi yang melibatkan DPRD dan kepala daerah.
Dalam mekanisme pemerintahan daerah, LKPJ kepala daerah merupakan dokumen penting yang disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran.
Melalui forum paripurna tersebut, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah sekaligus memberikan catatan, rekomendasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Karena itu, kehadiran para kepala perangkat daerah dinilai sangat penting untuk memberikan penjelasan teknis apabila terdapat pertanyaan atau masukan dari anggota dewan terkait pelaksanaan program di masing-masing instansi.
(FerM)
0 comentários:
Posting Komentar