JAKARTA — Program Koperasi Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencatatkan progres luar biasa dengan tingkat pembentukan mencapai 100 persen di seluruh 1.839 desa dan kelurahan. Meski begitu, sejumlah tantangan krusial di lapangan, mulai dari keterbatasan tenaga pendamping hingga peran mitra korporasi, kini menjadi perhatian serius.
Untuk mencari jalan keluar, Komisi II dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulut bersama Dinas Koperasi dan UKM daerah menggelar audiensi langsung dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Sulut diterima oleh Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, serta Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Henny Navilah, yang juga menjabat Korwil XI KDKMP untuk Sulawesi Utara.
Rasio Pendamping yang Belum Ideal
Kepala Bidang SDM dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Alexander Rompis, yang mendampingi rombongan dewan, memaparkan bahwa kendala utama saat ini terletak pada aspek pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM). Rasio Business Assistant (BA) atau tenaga pendamping dinilai masih sangat jauh dari kata ideal.
“Sesuai fakta di lapangan, seperti di Sangihe, satu orang BA harus mengawal hingga 24 koperasi. Padahal, berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak), idealnya satu pendamping itu hanya memegang 7 sampai 15 koperasi,” ungkap Rompis di hadapan jajaran Kemenkop.
Selain beban kerja pendamping yang overkapasitas, audiensi ini juga membedah dua poin krusial lainnya:
Kepastian Anggaran: Kejelasan mekanisme pendanaan operasional koperasi di tingkat desa.
Kemandirian Ekonomi: Kekhawatiran para pengurus daerah terkait peran PT Agrinas Pangan Nusantara. DPRD dan Pemprov Sulut mendesak Kemenkop memberikan solusi konkret agar fungsi utama koperasi sebagai pengelola ekonomi desa tetap mandiri dan tidak terkooptasi.
Strategi "Satu Komando" dan Solusi Digital Pemprov Sulut
Merespons kendala yang ada, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus bergerak cepat. Alexander Rompis menegaskan bahwa daerah tidak sekadar bertopang dagu menunggu formula dari pusat.
Saat ini, Pemprov Sulut telah mengalokasikan anggaran khusus untuk bimbingan teknis (bimtek) pengurus. Selain itu, sebuah terobosan digital berupa Klinik SDM KDKMP Online telah diluncurkan dan rutin digelar setiap hari Selasa untuk mematangkan kapasitas para pengelola di desa.
“Seluruh jajaran satu komando mengawal Koperasi Merah Putih ini. Kami ingin program ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa menuju Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tegas Rompis.
Pertemuan lintas lembaga ini berakhir dengan kesepakatan bahwa Kemenkop RI bersama Pemerintah Provinsi Sulut akan segera menindaklanjuti poin-poin krusial tersebut. Langkah bersama ini diharapkan mampu memastikan operasional 1.839 Koperasi Merah Putih di Bumi Nyiur Melambai dapat berjalan optimal, sehat, dan berkelanjutan.
0 comentários:
Posting Komentar