MANADO,FokuslineNews — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut resmi mengesahkan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan krusial ini dicapai melalui Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat di Gedung DPRD Provinsi Sulut, Manado.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut ini merupakan hasil akhir dari rangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut.
“Berdasarkan hasil rapat pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara, disepakati penyesuaian postur anggaran pada APBD Perubahan 2026,” ujar Ketua DPRD Sulut saat membacakan laporan pengantar sidang.
Rincian Perubahan Postur Anggaran
Dari hasil penyesuaian yang disepakati bersama, target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengalami lonjakan sebesar Rp 4,569 miliar. Berikut adalah rincian lengkap perubahan postur APBD-P Sulut Tahun Anggaran 2026:
Pendapatan Daerah: Semula dipatok pada angka Rp 3.228.098.809.345, naik Rp 4.569.000.000 sehingga menjadi Rp 3.232.667.809.345.
Belanja Daerah: Semula tercatat sebesar Rp 3.194.602.859.776,52, bertambah Rp 4.569.000.000 sehingga disepakati menjadi Rp 3.199.171.859.776,52.
Penerimaan Pembiayaan: Tidak mengalami perubahan dan tetap di angka Rp 177.127.381.863,52.
Pengeluaran Pembiayaan: Tidak mengalami pergeseran, tetap dialokasikan sebesar Rp 210.623.330.432.
18 Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD Sulut
Selain mengesahkan angka-angka perubahan anggaran, Banggar DPRD Sulut turut menyerahkan 18 poin catatan dan rekomendasi strategis kepada Pemprov Sulut untuk menjadi pedoman pelaksanaan program. Beberapa fokus utamanya mencakup:
Optimalisasi PAD: Dorongan kuat bagi Pemprov Sulut untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah melalui perbaikan tata kelola aset, digitalisasi sistem pemungutan pajak/retribusi, dan memperkuat performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Mitigasi Bencana & Air Bersih: Kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran, sekaligus menjamin ketersediaan air bersih di wilayah-wilayah kepulauan.
Sektor Pertanian: Menjaga ketahanan dan produktivitas petani lokal dari hantaman anomali iklim lewat distribusi sarana produksi yang tepat sasaran dan manajemen air yang baik.
SDM & Ketenagakerjaan: Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan, serta optimalisasi fasilitas pelatihan kerja bagi generasi muda daerah.
Infrastruktur Tepat Guna: Fokus penambahan anggaran fisik yang diprioritaskan pada konektivitas wilayah serta infrastruktur dasar yang mendesak.
Solidaritas Regional: Mengakomodir pergeseran pos Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi pos bantuan keuangan bagi korban bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kerja Sama Antar-Daerah: Memfasilitasi penyelenggaraan Latsar CPNS Kabupaten Berau melalui fasilitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulut.
Selain penandatanganan KUA-PPAS APBD-P 2026, Rapat Paripurna kali ini juga dirangkaikan dengan penyampaian laporan kinerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD), pemaparan hasil reses anggota legislatif dari berbagai daerah pemilihan (Dapil), penutupan resmi Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026, sekaligus pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2026.
“Sesuai Peraturan DPRD Sulut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD, KUA-PPAS yang telah disetujui bersama selanjutnya ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna,” pungkas Ketua DPRD Sulut sebelum menutup sidang dan melanjutkan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama Gubernur Sulawesi Utara.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar