MANADO,FokuslineNews — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut sepakat memperkuat sinergi dalam mengawal kebijakan fiskal daerah. Hal ini tercermin dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Senin (21/9/2026).
Agenda strategis yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Andy Silangen, membahas dua poin krusial: Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD TA 2027 serta Pengambilan Keputusan atas Ranperda Perubahan APBD TA 2026.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., hadir secara langsung mendampingi Wakil Gubernur, dr. Viktor Mailangkay, S.H., M.Hum. Jajaran pimpinan legislatif turut hadir lengkap, yakni para Wakil Ketua DPRD: dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, Royke Anter, S.E., dan Stella Runtuwene, Amd. Sek., bersama segenap anggota DPRD Sulut.
Poin Utama RAPBD 2027 & Perubahan APBD 2026
Penyusunan RAPBD 2027: Merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan KUA-PPAS pada 14 Agustus 2026 dan mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Tiga Pilar Tata Kelola Fiskal: Menerapkan prinsip kehati-hatian, adaptif, dan antisipatif dalam merespons dinamika ekonomi.
Fokus Pembangunan: Postur anggaran tetap mengacu pada 8 Prioritas Pembangunan Daerah serta penguatan pelayanan dasar masyarakat.
Kemandirian Fiskal: Mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema pembiayaan yang efisien dan inovatif.
Perubahan APBD 2026: Difokuskan pada penanganan situasi mendesak, kegiatan sosial kemanusiaan, serta realokasi anggaran berdaya guna tinggi.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus mengapresiasi kerja sama konstruktif yang ditunjukkan oleh jajaran legislatif selama proses pembahasan anggaran.
"Keputusan hari ini bukan sekadar prosedur formal di atas kertas, melainkan wujud komitmen moral dan amanah yang dipercayakan rakyat Sulawesi Utara kepada kita semua," tegas Gubernur Yulius.
Gubernur juga mengimbau seluruh jajaran eksekutif dan legislatif untuk terus mengawal implementasi anggaran dengan kedisiplinan dan integritas tinggi. Rapat Paripurna ditutup dengan kesepakatan bersama sebagai modal sosial dan politik menuju tata kelola keuangan Bumi Nyiur Melambai yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar