MANADO,FokuslineNews— Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) resmi tancap gas. Mereka mulai membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (31/8/2026).
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi dua Wakil Ketua, Michaela Elsiana Paruntu dan Royke Anter. Dari kubu eksekutif, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, hadir memimpin jajaran TAPD untuk menguliti pos-pos anggaran.
Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen, menegaskan bahwa pembahasan ini merupakan tindak lanjut penting dari sidang paripurna sebelumnya. Menurutnya, penyesuaian KUA-PPAS menjadi penentu arah kebijakan fiskal daerah, mulai dari asumsi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan pada APBD Perubahan 2026.
Proyeksi Pendapatan Naik, Ditopang Moncernya Retribusi RSUD ODSK
Kabar baik datang dari sisi pendapatan daerah. Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, memaparkan bahwa Pemprov memproyeksikan kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp59,32 miliar dalam APBD Perubahan 2026.
Lonjakan target ini digenjot melalui strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyesuaian dana transfer dari pusat.
“Lonjakan PAD terutama dipicu oleh kenaikan signifikan retribusi daerah, khususnya dari operasional RSUD ODSK. Selain itu, ada penyesuaian deviden pengelolaan kekayaan daerah senilai Rp4 miliar, serta penerimaan insentif dan hibah pusat sebesar Rp3 miliar,” beber Tahlis di hadapan pimpinan dan anggota Banggar.
Struktur anggaran daerah juga kian kokoh berkat sokongan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177 miliar. Setelah dikurangi untuk menutup defisit APBD Induk senilai Rp50 miliar, Pemprov Sulut mengantongi sisa ruang fiskal sekitar Rp127 miliar untuk membiayai program-program prioritas.
6 Fokus Utama Alokasi Belanja Daerah
Dalam rancangan perubahan anggaran kali ini, Tahlis merinci enam pilar utama yang menjadi prioritas penyerapan belanja:
Fixed Costs: Pemenuhan belanja pegawai (PNS & P3K), THR, gaji ke-13, hak keuangan pimpinan daerah, serta penyelesaian utang pihak ketiga tahun 2025 sesuai LHP BPK.
Efisiensi Operasional: Menjamin kelistrikan, air, internet kantor, hingga penuntasan honor tenaga kesehatan dan outsourcing rumah sakit yang sebelumnya baru terakomodasi paruh tahun.
Akselerasi Belanja Modal: Percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Manado, pembebasan lahan strategis termasuk Manado Outer Ring Road (MOR), serta pembangunan jaringan irigasi.
Tanggap Darurat: Penebalan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan BPBD untuk mitigasi bencana alam serta pencegahan karhutla.
Sektor Produktif: Penguatan pariwisata, pembinaan olahraga, ketahanan pangan, agribisnis, UMKM, hingga dokumen kajian pascatambang untuk 38 blok di bawah kewenangan provinsi.
Perlindungan Sosial: Keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan dan pendidikan.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov Sulut melakukan koreksi pada penerimaan SiLPA 2025. Pemerintah daerah juga tetap berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal dengan melunasi kewajiban cicilan utang jatuh tempo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Namun, ada catatan menarik terkait investasi daerah. Tahlis memastikan bahwa APBD Perubahan 2026 tidak mengalokasikan penyertaan modal untuk PT Bank SulutGo (BSG). Kebijakan ini diambil murni demi mematuhi regulasi anyar yang mewajibkan penanaman modal daerah hanya dapat dilakukan melalui APBD Induk.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar