MANADO,FokuslineNews — Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta di Bumi Nyiur Melambai terus digenjot. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar rapat lanjutan untuk membedah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU).
Rapat intensif ini difokuskan untuk menyempurnakan draf regulasi agar kehadiran badan usaha di Sulawesi Utara tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, melainkan juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Poin Penting Pembahasan Ranperda TJSLBU
Penguatan Sinergi: Penyelarasan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut.
Transparansi dan Akuntabilitas: Perumusan mekanisme pelaporan yang jelas bagi setiap badan usaha yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara.
Fokus Pemberdayaan: Pengarahan alokasi dana TJSLBU pada sektor-sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup.
Kepastian Hukum: Menciptakan regulasi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus melindungi kepentingan masyarakat sekitar.
"Regulasi ini bukan untuk membebani dunia usaha, melainkan sebagai bentuk kolaborasi strategis. Kita ingin memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Sulawesi Utara turut serta membangun kesejahteraan masyarakat secara merata," ujar salah satu perwakilan dalam pembahasan tersebut.
Dengan dimatangkannya Ranperda TJSLBU ini, Pemprov dan DPRD Sulut optimis aturan tersebut dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Langkah ini diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar