Manado,FokuslineNew— Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan taringnya dalam memperkuat fungsi pengawasan. Langkah strategis ini ditegaskan lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja perangkat daerah guna mengevaluasi capaian Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2026, sekaligus membedah rencana kerja dan anggaran Tahun 2027, Rabu (28/10/2026).
Rapat penting yang dihelat di gedung DPRD Sulut ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Braien R.L. Waworuntu, didampingi jajaran anggotanya, Raski Mokodompit dan Fheramita Mokodompit.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis tampak hadir memenuhi undangan dewan, di antaranya Biro Hukum Setdaprov Sulut, Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Setdaprov Sulut, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Pastikan Program Tepat Sasaran dan Taat Hukum
Dalam arahannya, Braien Waworuntu menekankan bahwa RDP bukan sekadar agenda rutin birokrasi, melainkan instrumen vital untuk memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan pada jalur yang benar, terukur, serta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak Komisi I mendengarkan secara seksama paparan masing-masing mitra kerja terkait realisasi serapan anggaran, progres kegiatan yang tengah berjalan, hingga proyeksi kebutuhan anggaran di tahun mendatang.
Berbagai masukan, kritik konstruktif, hingga catatan evaluasi pun diberikan oleh para anggota dewan. Tujuannya satu: mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Selaras dengan Visi Gerak Cepat Gubernur Yulius Selvanus
Lebih jauh, Ketua Komisi I Braien Waworuntu mengingatkan agar seluruh jajaran perangkat daerah mampu bekerja secara optimal dengan mengedepankan tanggung jawab serta hasil nyata. Ia menegaskan, kinerja birokrasi harus seirama dengan arah kebijakan dan semangat gerak cepat Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.
Bagi Braien, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak boleh hanya diukur dari tingginya angka penyerapan anggaran semata, melainkan sejauh mana program tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Gubernur Yulius ingin program pemerintah berdampak baik untuk masyarakat Sulut. Oleh karena itu, semua program kerja 2026 dan rencana program 2027 utamanya harus berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Braien di hadapan para pimpinan OPD.
Kawal Perencanaan 2027 Lebih Terarah
Memasuki sesi pembahasan rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2027, Komisi I meminta agar perencanaan disusun secara realistis, fokus pada skala prioritas, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
Melalui sinergi yang kokoh antara legislatif dan eksekutif ini, DPRD Sulut optimistis pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat ke depan akan semakin meningkat. Evaluasi berkelanjutan ini diharapkan mampu menjadi momentum perbaikan kualitas kinerja perangkat daerah demi mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju dan sejahtera.(Adve)
0 comentários:
Posting Komentar