Sangihe,FokuslineNews – Ratusan penambang rakyat dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendatangi Kantor DPRD Sangihe untuk menyuarakan tuntutan terkait keberlangsungan aktivitas pertambangan tradisional yang kini menjadi sorotan.
Aksi damai tersebut berlangsung di tengah polemik laporan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) ke Polda Sulawesi Utara terkait aktivitas pertambangan di wilayah konsesi perusahaan.
Dalam aksi itu, massa mendesak DPRD Sangihe tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah konkret dengan menghadirkan Bupati Kepulauan Sangihe dalam forum dialog. Mereka menilai keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk mencari kejelasan atas persoalan yang dihadapi masyarakat penambang.
Selain itu, massa meminta DPRD memfasilitasi pertemuan langsung antara masyarakat penambang dan pihak PT TMS. Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap penerbitan kembali izin produksi perusahaan tersebut.
Persoalan hukum yang melibatkan 11 warga penambang turut menjadi perhatian peserta aksi. Massa meminta agar perkara yang dihadapi warga ditangani secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tak hanya menyoroti proses hukum, para penambang juga mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat untuk melakukan penambangan tradisional di tanah milik mereka.
Di sisi lain, massa turut menyinggung persoalan hak karyawan PT TMS yang menurut mereka belum dibayarkan. Mereka meminta pihak terkait memberikan perhatian dan menyelesaikan persoalan tersebut.
Melalui aksi ini, DPRD Sangihe didesak menjalankan fungsi pengawasan dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, serta perusahaan agar polemik pertambangan tidak terus berlarut-larut.
Masyarakat berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada forum penyampaian aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui dialog dan langkah penyelesaian yang jelas.
Sementara itu, tanggapan resmi dari pihak PT TMS, pemerintah daerah, serta perkembangan penanganan perkara hukum yang disinggung dalam aksi masih perlu dikonfirmasi untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang. (dys)
0 comentários:
Posting Komentar