MANADO,FokuslineNews — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (14/7/2026). Dalam forum tertinggi legislatif tersebut, Pemprov Sulut bersama DPRD membedah tiga agenda strategis yang menjadi pilar pembangunan dan perlindungan masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen beserta jajaran pimpinan dewan ini berfokus pada tiga hal utama:
-Pengambilan Keputusan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025
-Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027
-Pembahasan Ranperda Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah Penyakit Menular.
Dalam pidatonya, Gubernur Yulius menggarisbawahi bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan amanah moral Pemprov terhadap kepercayaan publik. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap rupiah anggaran daerah.
"Pertanggungjawaban APBD adalah bentuk penghormatan kepada masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah. Setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka," ujar purnawirawan jenderal bintang dua tersebut di hadapan para wakil rakyat.
Apresiasi tinggi turut disampaikan Gubernur atas fungsi checks and balances yang dijalankan DPRD. Seluruh masukan kritis serta rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipastikan menjadi bahan evaluasi serius guna mendongkrak kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.
Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” Pemprov Sulut menetapkan tema pembangunan 2027: "Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara."
Menghadapi dinamika dan ketidakpastian kondisi fiskal global maupun pusat, Pemprov Sulut mengambil langkah pengelolaan yang prudent (hati-hati), adaptif, serta antisipatif.
Meskipun terdapat potensi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, Gubernur menjamin bahwa prioritas utama daerah tidak akan dikorbankan, meliputi:
1. Pelayanan dasar masyarakat
2. Belanja pegawai
3. Pembangunan infrastruktur prioritas
4. Sektor perlindungan sosial dan kesehatan
Di sisi lain, perhatian besar juga diarahkan pada penguatan sektor kesehatan publik melalui dorongan pengesahan Ranperda Penanggulangan KLB dan Wabah Penyakit Menular.
Langkah ini disiapkan sebagai benteng hukum preventif agar Sulawesi Utara memiliki koridor hukum yang jelas, cepat, dan terkoordinasi jika sewaktu-waktu terjadi ancaman krisis kesehatan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.
"Saya berharap Ranperda ini dapat dibahas secara komprehensif hingga ditetapkan menjadi Perda, demi melindungi seluruh masyarakat Sulawesi Utara," pungkas Yulius mengakhiri sambutannya.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar