MANADO,FokuslineNews — Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran PT PLN (Persero) UP-3 Suluttenggo di Ruang Rapat Komisi III, Kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado, Rabu (2/7/2026). Rapat ini berfokus pada percepatan pemerataan akses listrik serta program dedieselisasi, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan dan pelosok terpencil.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos, didampingi Sekretaris Komisi Yongki Limen, serta dua anggota komisi, Amir Liputo dan Roy Roring. Sementara dari jajaran PLN, hadir Tim Perencanaan UP-3 yang diwakili oleh Assistant Manager Perencanaan Roland Sibueya, Manager Perencanaan Sistem Kelistrikan Decky Leo, beserta Manager Senior Perencanaan Sistem Kelistrikan.
Dalam forum tersebut, Komisi III mencecar pihak PLN agar program konversi dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke Energi Baru Terbarukan (EBT) atau dedieselisasi benar-benar direalisasikan secara konkret, bukan sebatas pemenuhan target administratif semata.
Legislator Kairagi menegaskan bahwa ketersediaan daya listrik selama 24 jam di wilayah kepulauan terluar merupakan hak dasar masyarakat yang tak bisa ditawar. Penyuplaian daya yang stabil dinilai menjadi motor penggerak utama bagi roda ekonomi lokal, operasional fasilitas kesehatan, hingga menunjang sektor pendidikan.
"Dedieselisasi ini dampaknya harus benar-benar dirasakan oleh warga di pulau-pulau terluar. Kita ingin kepastian listrik menyala 24 jam, bukan sekadar laporan pencapaian angka-angka di atas kertas," tegas jajaran Komisi III di sela-sela rapat.
Atas desakan tersebut, Komisi III mengajukan sejumlah poin mendesak kepada pihak manajemen PLN:
Peta Prioritas: Penyusunan peta jalan (roadmap) prioritas untuk pulau-pulau yang menjadi sasaran utama dedieselisasi.
Skema Hybrid EBT-PLTD: Penerapan teknologi gabungan (hybrid) EBT dan PLTD sebagai solusi transisi agar pasokan listrik tetap stabil tanpa terputus.
Penguatan Distribusi: Pembenahan infrastruktur jaringan distribusi hingga ke titik pemukiman terisolasi.
Transparansi: Keterbukaan alokasi anggaran dan linimasa (timeline) pelaksanaan agar progresnya dapat diawasi langsung oleh masyarakat.
Menjawab cecaran legislator, perwakilan PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa program dedieselisasi merupakan komitmen transisi energi bersih untuk menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan.
Pihak PLN memastikan pasokan listrik untuk sistem Suluttenggo secara umum saat ini berada pada kondisi aman. Pihaknya menyatakan siap melakukan perluasan jaringan serta mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi ke kawasan kepulauan.
RDP tersebut diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk membentuk mekanisme pemantauan berkala dan koordinasi teknis secara intensif. DPRD Sulut berjanji akan terus mengawal janji dan eksekusi program ini di lapangan demi memastikan pemerataan energi hijau terwujud hingga ke pelosok Nusa Utara dan sekitarnya.
0 comentários:
Posting Komentar