MANADO,FokuslineNews — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal penggunaan anggaran daerah. Melalui rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran, Senin (6/7).
Agenda krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, dengan didampingi jajaran Wakil Ketua: Michaela Elsiana Paruntu, Royke Reynald Anter, serta Stella Marlina Runtuwene. Jalannya rapat turut dihadiri oleh jajaran anggota dewan serta jajaran TAPD Pemprov Sulut.
Dalam dinamika rapat, sejumlah catatan kritis mencuat dari para legislator. Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, secara khusus menekankan beberapa isu strategis yang dinilainya menjadi indikator vital keberhasilan eksekusi APBD, mulai dari iklim keamanan, kualitas infrastruktur, angka pengangguran terbuka, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Amir menggarisbawahi bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama pendorong roda ekonomi daerah.
"Kita bantu kepolisian dan pihak keamanan. Kalau Sulut aman, investor akan masuk, turis akan datang berbelanja, dan uang berputar," ujar Amir di hadapan forum.
Menurutnya, ketiadaan iklim investasi dan minimnya kunjungan wisatawan bakal memicu stagnasi ekonomi yang berujung pada merosotnya penerimaan daerah.
Tak hanya soal stabilitas, Amir juga menyoroti kondisi infrastruktur fisik dan akses publik. Ia mengingatkan bahwa keberadaan jalan yang rusak dan fasilitas umum yang terbengkalai secara langsung mencerminkan kualitas pelayanan pemerintah di mata publik.
Fokus Infrastruktur: Kondisi fasilitas umum yang buruk dapat dipersepsikan sebagai kegagalan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima.
Penanganan Pengangguran: Pemprov diminta menyusun langkah konkret untuk menekan angka pengangguran terbuka demi memperluas akses lapangan kerja masyarakat.
Legislator senior ini menegaskan bahwa lembaga legislatif siap memberikan sokongan penuh sekaligus masukan konstruktif agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat bergerak lebih lincah dan berfokus pada program berorientasi publik.
Menutup intervensinya, Amir memberikan sinyal appeared terkait pengawasan sektor penerimaan daerah. Kebocoran maupun penurunan target PAD dinilainya sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Utara.
"Sebab kalau PAD bobol, bahaya daerah," tegasnya mendesak pengawasan ekstra pada sektor pendapatan.
Rapat evaluasi ini menjadi salah satu instrumen fungsi pengawasan (oversight) DPRD Sulut terhadap efektivitas anggaran yang telah digelontorkan. Usai menyerap berbagai masukan, Pimpinan DPRD Sulut dan TAPD menyepakati untuk melanjutkan maraton pembahasan Ranperda ini pada Selasa (7/7).(LN)
0 comentários:
Posting Komentar