MANADO,FokuslineNews— Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di ibu kota kembali memicu kontroversi. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut mempertanyakan efektivitas dan kontribusi nyata dari kerja sama pengelolaan Hotel Lume'os Jakarta yang dinilai jauh dari kata maksimal.
Sorotan tajam tersebut mengemuka dalam Rapat Pembahasan Lanjutan Pertanggungjawaban APBD Sulut T.A. 2025 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (13/7/2026).
Anggota Banggar DPRD Sulut sekaligus Ketua Komisi II, Inggried JNN Sondakh, membeberkan deretan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh mitra pengelola, PT Sari Murni, berdasarkan dokumen perjanjian kerja sama (PKS).
Inggried menegaskan, keraguan Banggar bukan tanpa alasan. Ia mengaku telah turun langsung meninjau kondisi Hotel Lume'os di Jakarta. Menurutnya, ritme bisnis hotel tersebut tergolong aktif dan menjanjikan, namun hasilnya tak sebanding dengan apa yang masuk ke kantong daerah.
"Selama ini pembayaran kontribusi belum maksimal, sementara kami lihat sendiri hotel ini jalan. Ada acara pernikahan, arisan, dan kegiatan lainnya. Seharusnya kontribusi yang masuk bisa jauh lebih besar," tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Tak berhenti di situ, politisi senior ini juga membongkar sejumlah kendala krusial lainnya, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Lume'os yang hingga kini belum juga dipegang oleh Pemprov Sulut, hingga adanya tunggakan pajak yang penyelesaiannya justru dibebankan kepada Badan Penghubung.
Sikap kritis DPRD makin memuncak setelah muncul isu bahwa PT Sari Murni berencana melakukan amandemen adendum atau perubahan klausul kerja sama.
"Ada desas-desus pengelola berniat mengajukan amandemen dan hanya mau menyetor Rp10 juta per tahun. Ini sangat ganjil dan tidak masuk akal untuk ukuran operasional hotel di Jakarta. Kami yang punya usaha penyewaan skala kecil saja paham hitung-hitungannya," cerceh Inggried di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Atas temuan tersebut, Banggar DPRD Sulut mendesak TAPD Pemprov Sulut untuk mengevaluasi total pelaksanaan klausul perjanjian dan menindaklanjuti kejelasan legalitas serta tunggakan kewajiban mitra demi mengamankan aset daerah.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar