MANADO,FokuslineNews — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Sulawesi Utara TA 2025 memanas. Dalam rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut di Manado, Selasa (7/7/2026), hujan interupsi dan nada bicara tinggi mewarnai jalannya dinamika legistatif-eksekutif tersebut.
Salah satu sorotan tajam datang dari legislator Sulut, Amir Liputo. Ia melontarkan interupsi keras merespons janji Ketua Banggar terkait potensi peningkatan transfer anggaran daerah pada 2027 mendatang. Menurut Amir, situasi keuangan dan keterbatasan dana yang dialami para kepala daerah saat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan.
“Sekarang coba nonton TV, running text begitu 2027. Karena semua kepala daerah mengeluh. Pembangunan daerah kalau tidak jalan, mau jadi apa? Bisa bubar negeri ini,” cetus Amir dengan nada lugas di hadapan jajaran TAPD dan pimpinan rapat.
Ancaman Pangkas Program Non-Prioritas
Legislator kawakan tersebut menegaskan pentingnya menyatukan persepsi dan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Jika koordinasi serta efisiensi anggaran gagal dibangun, ia memperingatkan bahwa legislatif tak segan mengambil langkah ekstrem dalam merestrukturisasi program.
Menurutnya, tanpa kesatuan visi dan efisiensi, alokasi APBD mendatang berpotensi dipangkas habis dan hanya difokuskan pada tiga sektor mendasar saja.
"Makanya DPRD dan Pemprov harus satu. Kalau tidak, torang (kita) revisi cuma tiga saja: penanganan kemiskinan, pelayanan kesehatan, dan jaminan keamanan. Yang lain tidak usah, karena memang tidak ada uang,” tegasnya.
Dinamika yang berkembang dalam pembahasan Ranperda APBD 2025 ini mencerminkan tingginya kewaspadaan legislatif terhadap efektivitas belanja daerah. DPRD Sulut mendorong agar alokasi anggaran tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat serta transparansi tata kelola keuangan daerah.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar