MANADO,FokuslineNews — Perbedaan data nilai sisa utang Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) menjadi sorotan tajam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut. Anggota Banggar DPRD Sulut, Amir Liputo, mempertanyakan ketidaksesuaian angka yang tercantum di dokumen resmi dengan penjelasan eksekutif.
Pertanyaan tersebut dilontarkan Liputo saat Rapat Pembahasan Lanjutan Pertanggungjawaban APBD Sulut Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (13/7/2026).
"Dalam buku APBD 2025 tertera utang PEN sebesar Rp 800 miliar sekian. Namun dalam penyampaian tadi, justru disebutkan sisa utang tinggal Rp 600 miliar plus bunga. Mengapa bisa ada perbedaan angka seperti ini?" ujar Amir Liputo.
Legislator asal Dapil Manado ini menegaskan bahwa kejelasan besaran utang sangat mendesak. Pasalnya, data tersebut akan menjadi acuan penting dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun perencanaan postur anggaran tahun berikutnya.
"Kita perlu tahu persis berapa sebenarnya postur utang daerah dan berapa lama lagi kita harus mengangsur. Kejelasan angka ini penting agar perencanaan anggaran ke depan memiliki patokan yang pasti," tambahnya.
Menjawab sorotan tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Clay Dondokambey, menjelaskan bahwa proses skema pelunasan pinjaman Dana PEN saat ini masih berjalan sesuai rencana (on track).
Clay membeberkan bahwa kewajiban utang reguler Dana PEN untuk pembangunan fasilitas kesehatan—yakni RSUD Provinsi Sulut (ODSK) dan RS Mata Provinsi Sulut—sudah selesai diselesaikan pada tahun 2025.
Saat ini, Pemprov Sulut fokus menyelesaikan sisa cicilan pokok dari total pinjaman awal periode 2020 dan 2021 yang mencapai Rp 1,6 triliun.
"Hingga Juni 2026, realisasi pembayaran kita sudah mencapai Rp 1,07 triliun atau sekitar 64 persen lebih. Saat ini sisa kewajiban pokok berada di angka Rp 575,86 miliar, ditambah beban bunga sebesar Rp 26 miliar yang wajib diselesaikan," jelas Clay. (LN)
0 comentários:
Posting Komentar