MANADO,FokuslineNews — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melayangkan sentilan keras terhadap orientasi pengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sulut diminta untuk mengubah pola pikir dan membuang jauh-jauh gagasan menjadikan fasilitas kesehatan sebagai tumpuan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Teguran ini dilayangkan langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, di tengah Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (7/7/2026).
Fransiskus menegaskan, ruh dari keberadaan rumah sakit daerah adalah murni pelayanan kemanusiaan, bukan mengejar keuntungan finansial (profit-oriented).
"Kami ingin mendorong seluruh rumah sakit daerah di Sulut bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jangan sampai fasilitas kesehatan ini malah dibebani target atau dijadikan mesin utama penghasil PAD," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Fransiskus menyayangkan tata kelola rumah sakit di Sulawesi Utara yang dinilai masih tertinggal dibanding daerah lain. Di mana wilayah lain telah berbondong-bondong mengubah status faskesnya menjadi BLUD demi keleluasaan peningkatan mutu layanan, Sulut justru masih mengandalkan penerimaan rumah sakit untuk menyokong kas daerah.
Sorotan tajam ini secara khusus ditujukan atas paparan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut, June E. Silangen, yang mencatat tingginya sumbangan sektor rumah sakit terhadap PAD melalui retribusi dan penerimaan sejenis.
"Orientasi mencari keuntungan itu jelas salah kaprah. Fungsi dasarnya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada warga," tegasnya kembali.
Sebagai komparasi, Fransiskus membeberkan hasil studi komparasi DPRD Sulut ke DKI Jakarta. Di Ibu Kota, sedikitnya tujuh rumah sakit daerah sudah menerapkan status BLUD secara penuh. Dampaknya, fokus manajemen murni tercurah pada pembenahan kualitas fasilitas dan kenyamanan pasien, bukan lagi pusing mengejar target penerimaan retribusi daerah.
Transformasi menuju BLUD ini diharapkan dapat segera direalisasikan oleh Pemprov Sulut agar masyarakat bisa menikmati fasilitas medis tanpa bayang-bayang komersialisasi.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar