MANADO,FokuslineNews– Bayang-bayang kehilangan tempat tinggal membuat ratusan warga yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Tokanbahu Makawidey melangkah menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kedatangan mereka bukan tanpa alasan: tanah adat yang sudah dihuni selama lebih dari dua dekade kini terancam diambil alih untuk kepentingan militer.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini merupakan bentuk jeritan hati 90 Kepala Keluarga (KK)—atau sekitar 200 jiwa—di Desa Tokanbahu Makawidey. Kekhawatiran warga memuncak seiring berdirinya dua pos militer di pemukiman mereka, menyulut kabar bahwa lahan tanah aer pak tersebut akan dialihfungsikan oleh Kodam XIII/Merdeka.
"Kami sudah menghuni tanah ini selama 24 tahun secara turun-temurun. Ini adalah tanah adat kami," tegas salah satu orator warga di tengah aksi tersebut, menyuarakan desakan akan kepastian hukum dan perlindungan hak hidup.
Aspirasi mendesak dari warga Makawidey ini diterima langsung oleh jajaran anggota DPRD Sulut, di antaranya Louis Schram, Julieta Runtuwene, dan Nick Lomban.
Para wakil rakyat tersebut menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam melihat ancaman penggusuran yang membayangi masyarakat.
1. Langkah Cepat: DPRD Sulut berjanji segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
2. Pemanggilan Pihak Terkait: Dewan akan memanggil perwakilan TNI (Kodam XIII/Merdeka), instansi pertanahan, dan dinas terkait.
3. Prinsip Solusi: Menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh mengorbankan hak dasar warga yang telah menetap puluhan tahun.
Mendengar jaminan dan respons positif dari para legislator, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib. Warga kini menggantungkan harapan besar pada DPRD Sulut agar solusi berkeadilan dapat segera tercapai tanpa menghapus ruang hidup mereka.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar