MANADO,FokuslineNews— Tragedi kebakaran yang melanda kawasan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, menyita perhatian serius dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (10/8/2026).
Legislator DPRD Sulut daerah pemilihan (Dapil) Kota Manado, Amir Liputo, secara tegas menyuarakan penderitaan warga terdampak di hadapan jajaran eksekutif Pemprov Sulut.
"Baru-baru ini terjadi kebakaran di Pakowa. Ada sekitar 25 Kepala Keluarga (KK) dengan 82 jiwa yang terdampak. Kondisi mereka sangat prihatin, hanya tersisa pakaian yang melekat di badan," ujar Amir dalam rapat tersebut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan bahwa aspirasi tersebut ia serap langsung saat menggelar reses di lokasi kejadian. Warga yang tertimpa musibah sangat menggantungkan harapan pada bantuan pemerintah untuk membantunya membangun kembali rumah yang telah rata dengan tanah.
Guna merealisasikan harapan masyarakat, Amir mendesak Dinas Sosial Provinsi Sulut agar segera melakukan pendataan terhadap korban yang memenuhi kriteria penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Bantuan ini tentu harus sesuai prosedur. Bagi warga yang tergolong dalam desil 1 sampai 4, memiliki hak kepemilikan tanah, sertifikat, serta surat keterangan lengkap, kami minta bisa diakomodasi dalam pembahasan KUA-PPAS yang sedang berjalan,” jelasnya.
Tak hanya itu, bagi warga terdampak yang belum memenuhi syarat administratif RTLH, Amir menyarankan adanya kolaborasi antara Pemprov Sulut dan Pemerintah Kota Manado. Salah satu opsinya adalah menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara di rumah susun (Rusun).
“Bagaimanapun juga mereka adalah warga negara kita. Negara wajib hadir dan memfasilitasi masyarakat yang sedang tertimpa bencana,” tegas Amir.
Menanggapi desakan tersebut, Asisten I Setdaprov Sulut, Denny Mangala, menyampaikan bahwa Pemprov Sulut telah bergerak cepat turun ke lokasi bencana tak lama setelah peristiwa terjadi. Berdasarkan verifikasi lapangan, tercatat sekitar 10 unit rumah terbakar yang sebagian besar dihuni oleh anak kos.
Denny menjelaskan bahwa bantuan tanggap darurat tahap awal sudah disalurkan melalui Dinas Sosial dan instansi terkait. Namun, untuk bantuan rekonstruksi fisik seperti program RTLH pada tahun berjalan, pihaknya menghadapi kendala penganggaran.
“Untuk bantuan lanjutan seperti RTLH, penganggarannya saat ini sudah tidak memungkinkan. Pos anggaran bantuan kebakaran sejak dua tahun lalu dialihkan ke Biro Kesra, dan proses pembahasan Bappeda untuk TA 2026 saat ini sudah close,” terang Denny.
Meski demikian, Denny memastikan pihak eksekutif tidak lepas tangan dan akan memperjuangkan alokasi bantuan tersebut pada tahun anggaran mendatang.
“Nanti di tahun depan akan kami masukkan kembali alokasi bantuan bagi korban bencana seperti ini,” tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung direspons kembali oleh Amir Liputo. Ia mengingatkan agar jajaran eksekutif tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan bahwa anggaran tidak ada, mengingat hal ini menyangkut nasib warga yang sedang tertimpa musibah bencana alam maupun bencana sosial.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar