MANADO,FokuslineNews— Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut resmi memulai pembahasan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (31/8/2026).
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, dengan didampingi dua Wakil Ketua DPRD, Michaela Elsiana Paruntu dan Royke Anter. Sementara dari jajaran eksekutif, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut Tahlis Gallang hadir memimpin jajaran TAPD.
Pembahasan Perubahan KUA-PPAS ini menjadi milestone penting sebelum melangkah ke penyusunan APBD Perubahan 2026. Legislator dan eksekutif akan menyisir ulang asumsi pendapatan, pos belanja, hingga skema pembiayaan daerah.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, menegaskan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut langsung dari keputusan rapat paripurna yang telah digelar sebelumnya.
Sekprov Sulut sekaligus Ketua TAPD, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa langkah revisi KUA-PPAS ini merupakan mandat regulasi—sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020—guna merespons perkembangan ekonomi yang bergeser dari asumsi awal.
"Revisi ini perlu dilakukan setelah kita mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja sepanjang Semester I tahun 2026. Salah satu poin krusial yang kita cermati dan sesuaikan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)," papar Tahlis.
Ia menambahkan, Perubahan KUA-PPAS 2026 tetap bermuara pada tema utama pembangunan daerah: penguatan sumber daya manusia (SDM), sektor agrobisnis, dan pariwisata yang ditopang oleh regulasi tata ruang serta inovasi.
Untuk menopang target pembangunan tersebut, Pemprov Sulut memetakan kebijakan pendapatan daerah ke dalam tiga fokus utama:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penyesuaian dana transfer pusat/daerah
Pemanfaatan lain-lain pendapatan daerah yang sah
Pembahasan mendalam masih terus berjalan antar komisi dan TAPD untuk memastikan tiap rupiah dalam alokasi anggaran perubahan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat Sulawesi Utara.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar