MANADO,FokuslineNews— Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) duduk bersama membedah Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Rapat ini menjadi wadah penyelarasan antara rencana kerja eksekutif dengan aspirasi rakyat yang diserap anggota dewan melalui masa reses maupun pengaduan langsung.
Ketua Banggar DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B, KBD, menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif mutlak diperlukan demi memastikan APBD 2027 berorientasi pada kepentingan masyarakat luas serta menunjang percepatan pembangunan di daerah.
Dalam dinamika rapat, sejumlah isu vital disuarakan oleh lintas komisi. Di antaranya adalah kepastian anggaran untuk dana hibah rumah ibadah dan persoalan krusial terkait gaji tenaga kesehatan (nakes) di RS Provinsi OD-SK. Anggota dewan menaruh perhatian serius karena pembayaran gaji nakes dikabarkan hanya bertahan hingga pertengahan Juli, padahal peran mereka sangat mendasar bagi layanan kesehatan warga.
Selain menyoroti masalah teknis pelayanan dasar, Banggar DPRD Sulut juga memberikan deretan masukan terkait efektivitas program dan efisiensi alokasi pembiayaan tahun 2027.
Di akhir sesi, Sekda Provinsi Sulut Tahlis Gallang menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan poin-poin masukan yang telah dipaparkan oleh Banggar. Pembahasan KUA-PPAS TA 2027 dipastikan berlanjut secara maraton hingga persetujuan bersama dicapai.(LN)
0 comentários:
Posting Komentar