MANADO,FokuslineNews – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendadak tegang. Legislator muda fraksi PDI Perjuangan, Eldo Wongkar, SH, melayangkan kritik keras terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja terkait lambatnya realisasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan.
Dalam rapat yang dihadiri Dinas Pertanian dan Peternakan, Disperindag, serta Dinas Koperasi dan UMKM tersebut, Eldo tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Ia menyebut keterlambatan eksekusi program bantuan telah menjadi beban moral yang berat bagi para wakil rakyat, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara (Minsel-Mitra).
Beban Moral di Dapil: "Torang Sudah Malu". Eldo mengakui secara blak-blakan bahwa dirinya merasa segan untuk turun kembali ke tengah konstituen. Pasalnya, masyarakat terus menagih janji dan program bantuan yang telah diusulkan melalui jalur aspirasi resmi, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
"Jujur saja, pokir-pokir anggota dewan yang belum terealisasi ini membuat kami merasa malu bertemu dengan masyarakat," ujar Eldo dengan nada tegas, baru-baru ini.
Ia menggarisbawahi kesulitan para legislator dalam memberikan jawaban kepada warga yang terus bertanya.
"Setiap kali mereka (dorang) tanya, kami (torang) belum tahu alasan apa yang harus disampaikan," tambahnya dalam dialek khas Manado, menggambarkan kebuntuan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
Desak Transparansi Dinas Pertanian dan Peternakan. Meskipun Eldo memberikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM yang dinilai terbuka mengenai kendala verifikasi teknis, ia memberikan catatan tebal bagi instansi lain, terutama Dinas Pertanian dan Peternakan.
Eldo mendesak agar dinas terkait tidak menutup-nutupi hambatan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, kejelasan alasan dari dinas sangat krusial agar anggota dewan tidak dianggap memberi harapan palsu kepada masyarakat.
Tiga poin utama yang ditegaskan Eldo Wongkar dalam RDP tersebut adalah:
Objektivitas Alasan: Dinas wajib memaparkan secara transparan mengapa bantuan belum tersalurkan.
Fungsi Penjelasan: Penjelasan resmi dari dinas akan menjadi pegangan bagi legislator untuk memberi pengertian kepada warga agar tidak terjadi miskomunikasi.
Prioritas Sektor Vital: Mengingat sektor pertanian dan peternakan adalah urat nadi ekonomi warga Minsel-Mitra, harapan masyarakat sangat bergantung pada bantuan tersebut.
"Penjelasan dari dinas akan menjadi dasar bagi kami untuk menjelaskan kondisi objektif kepada konstituen. Kami butuh tahu alasannya, supaya kami bisa menyampaikannya kepada masyarakat dengan benar," kunci Eldo menutup interupsinya.
0 comentários:
Posting Komentar