MANADO, Fokuslinenews.com — LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) akhirnya angkat bicara secara tegas menanggapi polemik publik terkait status Dr. Magdalena Wullur sebagai Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara yang sempat menjadi perbincangan luas.
Ketua Harian DPP INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa pernyataan organisasi yang dipimpinnya sejak awal tidak pernah bermuatan tudingan, apalagi vonis hukum, melainkan murni dorongan agar prinsip transparansi dan kepastian administrasi dalam pemerintahan tetap dijaga.
“Perlu kami luruskan, INAKOR tidak pernah menuduh siapa pun. Yang kami sampaikan adalah permintaan klarifikasi dalam rangka pengawasan publik. Itu adalah hak masyarakat sipil dalam negara demokrasi,” tegas Rolly, Selasa (16/12/2025).
Terkait klarifikasi yang menyebutkan bahwa Staf Khusus Gubernur Sulut tidak menerima gaji layaknya ASN struktural, melainkan hanya honorarium atas karya dan kontribusi tertentu, INAKOR menyatakan menghormati dan menerima penjelasan tersebut sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
“Jika benar tidak ada gaji dan hanya honorarium berbasis kontribusi, maka itu adalah informasi penting yang melengkapi pemahaman publik. Klarifikasi seperti ini justru yang sejak awal kami dorong,” ujar Rolly.
Ia menegaskan, INAKOR tidak memiliki kepentingan personal terhadap individu mana pun dan tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran hukum. Seluruh sikap organisasi, kata dia, berdiri di atas prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan koridor konstitusional.
“Sejak awal kami tegaskan: yang kami minta adalah penelusuran dan penjelasan, bukan penghakiman. Ketika klarifikasi sudah disampaikan secara terbuka, maka itu sejalan dengan semangat transparansi yang kami perjuangkan,” katanya.
Namun demikian, Rolly menyayangkan munculnya narasi liar di media sosial yang memelintir sikap INAKOR seolah-olah menyerang pribadi tertentu. Menurutnya, framing semacam itu justru mencederai substansi pengawasan publik yang sehat.
“Kami mengajak semua pihak menghentikan polemik yang tidak produktif. Kritik dan klarifikasi adalah bagian demokrasi, tetapi serangan personal dan opini tanpa dasar tidak membawa manfaat bagi siapa pun,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Rolly menegaskan komitmen INAKOR untuk terus mendukung pemerintahan yang transparan, profesional, dan taat asas, serta tetap terbuka terhadap setiap klarifikasi yang disampaikan secara bertanggung jawab.
“Jika penjelasan resmi telah disampaikan dan tidak ditemukan persoalan hukum, maka isu ini cukup ditempatkan sebagai bagian dari dinamika keterbukaan informasi, bukan konflik berkepanjangan,” pungkasnya.
(Cheny)
0 comentários:
Posting Komentar