Soroti Efisiensi APBD, DPRD Sulut Pertanyakan Urgensi Suntikan Modal Rp30 Miliar ke Bank SulutGo

Manado,FokuslineNews-Rencana Pemprov Sulawesi Utara menyuntikkan dana modal sebesar Rp30 miliar ke PT Bank SulutGo (BSG) menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Usulan yang masuk dalam rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut menjadi materi hangat saat Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat bersama jajaran Direksi dan Dewan Komisaris BSG, Rabu (5/8/2026).

Langkah kritis para legislator ini dipicu oleh pengetatan kondisi keuangan daerah. Di tengah berkurangnya alokasi dana transfer pusat serta kebijakan efisiensi anggaran belanja daerah, DPRD mempertanyakan seberapa krusial alokasi puluhan miliar tersebut bagi kepentingan publik.

Anggota Banggar DPRD Sulut, Vonny Paat, menegaskan bahwa penggunaan setiap rupiah dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dampak positifnya bagi masyarakat luas.

"Kami mencermati ada alokasi penyertaan modal Rp30 miliar dalam draft KUA-PPAS. Oleh karena itu, kami minta manajemen BSG memaparkan secara terbuka apa urgensi di balik kebutuhan modal ini," ujar Vonny di sela-sela rapat.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa pengajuan anggaran ini sejatinya merupakan pengejawantahan dari kesepakatan bersama para pemegang saham pada RUPS BSG sebelumnya. Namun, pimpinan dan anggota DPRD menyatakan tetap akan membedah usulan ini secara komprehensif. Pasalnya, anggaran daerah juga harus diprioritaskan untuk membiayai aspirasi warga dari hasil reses yang masuk dalam RPJMD 2025–2029.

Di sisi lain, Direktur Utama BSG, Revino Pepah, membeberkan alasan strategis di balik penguatan modal tersebut. Menurutnya, tambahan dana Rp30 miliar sangat vital guna mengamankan posisi Pemprov Sulut sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Selain itu, langkah ini diperlukan untuk memenuhi regulasi modal inti minimum Rp3 triliun serta menopang skema Kelompok Usaha Bank (KUB).

Revino mengingatkan adanya risiko dilusi atau penurunan persentase kepemilikan saham Pemprov Sulut jika tidak menyuntikkan modal, mengingat kabupaten/kota lain dan provinsi tetangga sudah menyatakan komitmennya.

"Pemerintah daerah lain telah menyiapkan penyertaan modal, seperti Provinsi Gorontalo sebesar Rp15 miliar, Kota Manado Rp4 miliar, hingga Kota Tomohon Rp1 miliar. Jika Pemprov Sulut tidak mengambil langkah serupa, persentase sahamnya dipastikan bakal tergerus," terang Revino.

Kepastian pencairan dana penyertaan modal ini kini berada di tangan Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Keputusan akhir diharapkan mampu menghasilkan titik temu yang bijak—menjaga kesehatan serta kepemilikan bank daerah tanpa mengorbankan program-program pembangunan prioritas yang dibutuhkan warga Sulawesi Utara.(LN)