MANADO,FokuslineNews– Anggota DPRD Sulawesi Utara, Reamly Kandoli, memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Dalam rapat pembahasan yang dihadiri Sekprov Dr. Denny Mangala, Kandoli menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan indikator nyata kesejahteraan rakyat, bukan sekadar urusan administratif.
Fokus utama legislator asal Dapil Minsel-Mitra ini tertuju pada pembangunan infrastruktur dan optimalisasi serapan anggaran yang dinilai belum maksimal di beberapa wilayah. Menurutnya, evaluasi ketat diperlukan guna memastikan program pemerintah benar-benar berdampak luas.
"LKPJ ini adalah cerminan kesejahteraan. Kami ingin memastikan kinerja tahun mendatang lebih optimal dan menyentuh kepentingan masyarakat," ujar Kandoli di hadapan pimpinan perangkat daerah, termasuk Kepala Dinas PU-PR dan Bappeda.
Meski kritis, ia tetap mengapresiasi atensi pembangunan yang telah dikucurkan Pemprov ke wilayah Minsel-Mitra sepanjang tahun lalu. Baginya, apresiasi dan evaluasi harus berjalan beriringan demi transparansi publik.
0 comentários:
Posting Komentar