MANADO – Suasana Rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun 2025 di ruang paripurna DPRD Sulawesi Utara, Selasa (14/4/2026), mendadak memanas. Ketua Fraksi Gerindra, Louis Schramm, meluapkan kegeramannya setelah mendapati sejumlah program Pokok Pikiran (Pokir) milik anggota fraksinya raib secara misterius di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Padahal, program-program tersebut diklaim telah melewati proses persetujuan dan sudah masuk dalam tahap penganggaran.
Louis menegaskan bahwa Pokir bukanlah sekadar daftar keinginan legislator, melainkan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung melalui kegiatan reses di lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program pengadaan lampu jalan yang sangat dibutuhkan warga.
“Ada Pokir dari legislator Fraksi Gerindra yang hilang, termasuk Pokir saya terkait lampu jalan. Ini hasil keringat masyarakat yang kami perjuangkan,” tegas Schramm dengan nada bicara tinggi.
Ia mempertanyakan profesionalisme dan transparansi pihak eksekutif dalam mengelola data program yang telah disepakati bersama.
“Kami heran, kenapa bisa hilang? Apakah ini ada unsur kesengajaan atau ada kendala teknis yang disembunyikan? Ini harus jelas!” tambahnya.
Menanggapi "serangan" tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulut tampak memberikan jawaban yang diplomatis namun minim substansi. Ia berdalih telah menyampaikan kondisi kegiatan tersebut dalam berbagai rapat koordinasi sebelumnya, meski enggan membeberkan secara rinci mengapa program tersebut bisa terhapus dari daftar realisasi.
Sikap tertutup dari pihak eksekutif ini justru menyulut kecurigaan lebih dalam di kalangan anggota Pansus. Minimnya penjelasan teknis dianggap sebagai bentuk lemahnya sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif.
Kasus "raibnya" anggaran aspirasi ini diprediksi akan berbuntut panjang. Sejumlah legislator mulai menyuarakan perlunya evaluasi total terhadap mekanisme pengelolaan dan pengawasan program di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Publik kini menunggu kejelasan nasib program-program tersebut. Sebab, jika tidak segera diselesaikan, hal ini bukan hanya merugikan kredibilitas lembaga dewan, tetapi juga mencederai hak masyarakat Sulut yang sangat menantikan realisasi pembangunan di daerah mereka.
0 comentários:
Posting Komentar