MANADO,FokuslineNews– Mengawali pekan terakhir di bulan April, Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Sulawesi Utara terpantau melaksanakan serangkaian agenda krusial. Mulai dari peringatan hari bersejarah, penguatan pemahaman regulasi perpajakan, hingga fungsi pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menyentuh isu kemasyarakatan.
Berikut adalah rangkuman kegiatan DPRD Sulut pada Senin, 27 April 2026:
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX
Semangat otonomi daerah menjadi pembuka agenda hari ini. Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sulut, Bapak Niklas Silangen, menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX yang dipusatkan di Kantor Gubernur Sulut. Di saat yang bersamaan, jajaran aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Sulut juga melaksanakan upacara serupa sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan otonomi daerah di Bumi Nyiur Melambai.
Pembinaan Rohani dan Penguatan Administrasi
Usai upacara, agenda dilanjutkan dengan Ibadah Oikumene yang rutin dilaksanakan untuk mempererat kebersamaan dan spiritualitas di lingkungan DPRD Sulut.
Dari sisi administratif, Sekretariat DPRD menggelar dua rapat sosialisasi penting terkait implementasi peraturan keuangan terbaru, yakni:
Sosialisasi PMK 168 Thn 2023: Fokus pada petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.
Jaminan Kesehatan: Sosialisasi mengenai aturan iuran jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD guna memastikan tertib administrasi sesuai regulasi pusat.
Komisi-Komisi Pacu Fungsi Pengawasan
Di ruang sidang, dua Komisi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi kinerja pemerintah dan merespons aspirasi warga:
1. Komisi IV: Evaluasi Kinerja Triwulan I
Komisi IV menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan Daerah dan Biro Kesra Setda. Fokus utama rapat ini adalah mengevaluasi capaian program kerja dan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 guna memastikan layanan publik di bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat berjalan optimal.
2. Komisi III: Soroti Isu Tambang dan Infrastruktur
RDP Komisi III menjadi perhatian khusus karena menghadirkan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut serta pihak swasta, PT. MSM (Meares Soputan Mining). Rapat ini menindaklanjuti sejumlah keluhan masyarakat, di antaranya:
Kendala dan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan nasional.
Tuntutan transparansi penyaluran CSR (Corporate Social Responsibility).
Isu ketimpangan ekonomi di wilayah lingkar tambang.
Pengawasan terhadap isu Tenaga Kerja Asing (TKA).
"Agenda hari ini merupakan perpaduan antara kewajiban seremonial kenegaraan, penguatan internal organisasi, dan pelaksanaan fungsi pengawasan dewan terhadap mitra kerja serta sektor swasta yang berdampak langsung pada masyarakat," ujar narasumber internal Setwan Sulut.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini berjalan dengan lancar dan diharapkan menghasilkan poin-poin strategis bagi pembangunan Sulawesi Utara ke depan.
0 comentários:
Posting Komentar