MANADO,FokuslineNews – Ruang rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Lantai II mendadak riuh pada Senin (27/4/2026). Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak PT Meares Soputan Mining (MSM) dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) ini menjadi panggung tumpahnya kekecewaan masyarakat lingkar tambang atas sengkarut akses jalan di wilayah Likupang.
Anggota DPRD Minahasa Utara, Richard Motatuil, yang hadir membawa aspirasi tertulis dari masyarakat lingkar tambang, melayangkan kritik tajam. Menurutnya, pemblokiran jalan yang sempat dilakukan masyarakat merupakan puncak dari rasa frustrasi terhadap kondisi akses jalan nasional yang menghubungkan Likupang dan Bitung.
"Kami membawa aspirasi tertulis. Akses jalan ini sangat vital bagi masyarakat menuju Kota Bitung. Ada kesan pembiaran dari pihak Balai Jalan, sementara masyarakat bertaruh nyawa terkait keselamatan di jalur yang juga digunakan oleh aktivitas perusahaan," tegas legislator Minut tersebut.
Menjawab tudingan tersebut, Kasub TU BPJN, Hendri Wongkar, mengungkapkan bahwa saat ini sedang berproses rencana tukar guling lahan antara Kementerian PUPR (Bina Marga) dengan pihak PT MSM. Ia mengklaim perusahaan sebenarnya telah membangun jalan pengganti, namun proses administrasi di tingkat pusat masih berjalan.
"Kami terus berkoordinasi dengan PT MSM mengenai rencana tukar guling ini. Pihak pemerintah pusat dan daerah sedang mengejar finalisasi kerja sama tersebut," ujar Hendri.
Meski ada progres pembangunan, para personel Komisi III DPRD Sulut tampaknya tidak mau menerima alasan birokrasi begitu saja.
Yongkie Limen: Menegatkan bahwa urusan koordinasi pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan konsultasi dengan masyarakat lokal. "Jangan dianggap sepele. Meski ini ranah pusat, konsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat itu wajib," cetusnya.
Amir Liputo: Memberikan catatan merah bagi BPJN. Ia menekankan bahwa keluhan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas kertas kerja sama apa pun. "Tukar guling memang ada progres, tapi keluhan warga di lapangan adalah catatan khusus bagi saya yang harus segera diselesaikan," tegas Liputo.
RDP ini berakhir dengan desakan agar PT MSM dan BPJN segera memastikan aspek keselamatan pengguna jalan terjaga selama proses transisi lahan berlangsung, guna menghindari aksi blokade susulan dari warga yang merasa dirugikan.
0 comentários:
Posting Komentar