FokuslineNew,MANADO – Gedung Cengkih DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dipastikan akan menjadi pusat kesibukan legislatif pada Senin (2/2/2026). Sekretariat DPRD Sulut telah merilis jadwal padat yang mencakup penguatan spiritual, koordinasi regulasi, hingga penyelesaian sengketa hak rakyat.
Rangkaian agenda ini mencerminkan fungsi pengawasan dan legislasi yang intensif di awal bulan Februari, melibatkan seluruh komisi dan mitra kerja terkait.
1. Diawali dengan Penguatan Spiritual
Aktivitas dimulai pukul 09.00 WITA melalui Ibadah Rutin di Ruang Rapat Paripurna. Agenda ini melibatkan pimpinan, anggota DPRD, staf sekretariat, serta Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut sebagai bentuk sinergi dan penguatan mental sebelum memulai tugas kedewanan.
2. Maraton Legislasi di Bapemperda
Sektor pembentukan hukum daerah menjadi fokus utama. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dijadwalkan menggelar dua pertemuan krusial:
- 10.00 WITA: Rapat internal tim Bapemperda.
- 13.00 WITA: Koordinasi dengan Biro Hukum terkait perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026.
3. Evaluasi Sosial dan Pembangunan Infrastruktur
Dua komisi teknis akan membedah kinerja mitra kerja mereka masing-masing:
- Komisi IV (Kesejahteraan Rakyat): Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial pada pukul 11.00 WITA untuk mengevaluasi capaian tahun 2025 dan mematangkan proyeksi kegiatan tahun 2026.
- Komisi III (Pembangunan): Fokus pada konektivitas wilayah dengan memanggil Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut pada pukul 13.00 WITA, disusul koordinasi dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis satu jam setelahnya.
4. Sorotan Utama: Sengketa Lahan PT MPRD
Agenda yang diprediksi paling menyita perhatian publik berada di Komisi I. Pada pukul 13.00 WITA, para wakil rakyat akan menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Masyarakat Pulisan Kinunang.
Rapat ini akan membedah secara mendalam persoalan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD). Kehadiran Law Office Legal Consultants & Partners sebagai kuasa hukum warga menegaskan bahwa konflik lahan di area pembangunan resort ini telah menjadi prioritas serius bagi DPRD Sulut demi memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal.
0 comentários:
Posting Komentar